Inspektur Provinsi Bengkulu dan Irban Investigasi beserta TIM MCP Provinsi Bengkulu Mengikuti Kegiatan Lounching MCP Oleh KPK RI Secara On Line

• Admin
• 21 Maret 2024

bertempat di ruang Saber Pungli Inspektorat Provinsi Bengkulu Inspektur Heru Susanto dan Irban Investiigasi Tommy Irawan juga Admin MCP Provinsi Bengkulu beserta TIM MCP Provinsi Bengkulu Mengiktu Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP Tahun 2024 oleh KPK RI melalui On Line. Rabu 20 Maret 2024.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyampaikan Penajaman Tata Kelola Pemerintahan Melalui MCP yang Selaras dengan Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah. Pembaruan Substansi Mcp 2024

1. Perencanaan

   Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos, pokir

2. Penganggaran

   Pendalaman pada implementasi SHS dan ASB untuk mencegah terjadinya mark up anggaran

3. Pengadaan Barang dan Jasa

   Pendalaman pada pelaksanaan pengawasan terhadap proyek strategis daerah sehingga mendorong ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi dengan standar.

4. Pelayanan Publik

   Pelayanan publik mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan

   Dialog layanan publik

   TL Pengaduan Layanan Publik dalam rangka pemenuhan ekspektasi masyarakat

5. Pengawasan APIP

   Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI dan Perbaikan Layanan Publik

   Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat untuk mendorong pencegahan korupsi

   Sosialisasi antikorupsi dengan melibatkan PAKSI

6. Manajemen ASN

   Pendidikan Antikorupsi untuk mendorong implementasi Budaya Antikorupsi

7. Pengelolaan BMD

   Sinergi dengan substansi pada Indeks BMD

   Mendorong pemanfaatan BMD

   TL Temuan LHP terkait BMD

8. Optimalisasi Pajak

   Kemudahan dan pencegahan korupsi dalam pembayaran pajak

Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, CSFA, CGCAE, CIAE tampil sebagai natasumber dengan temahPenguatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Monitoring Center For Prevention. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Pencegahan Korupsi di Daerah terdapat 2 prinsip yaitu Transformasi pengawasan untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas 1 pembangunan serta mencegah korupsi dan Sinergi dan kolaborasi dengan APIP, Kementerian/Lembaga, 2 dan APH dalam Pencegahan Korupsi.

Kementerian Dlaam Negeri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berpesan Kemendagri berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah bersama KPK dan BPKP melalui operasionalisasi MCP sebagai alat yang digunakan untuk menghimbau dan mengingatkan seluruh daerah agar meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.